Penulis : Bambang Wisnu Widagdo,S.T.,M.Sc.IT Selaku Dosen Universitas Pamulang
Di era digital saat ini, jaringan komputer bukan lagi kebutuhan tambahan bagi UMKM. Ia sudah menjadi urat nadi. Dari menerima pesanan lewat WhatsApp, upload katalog ke marketplace, transaksi QRIS, sampai iklan di media sosial, semua bergantung pada koneksi internet. Ironisnya, justru di titik inilah banyak pelaku UMKM terhambat. Biaya internet di Indonesia masih tergolong mahal jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata pelaku usaha kecil. Akibatnya, alih-alih berkembang, banyak UMKM justru berjalan di tempat karena terbebani biaya operasional digital yang terus membengkak setiap bulan.
Mahalnya biaya internet berdampak langsung pada daya saing UMKM. Bayangkan seorang penjual makanan yang ingin live di TikTok untuk promosi. Ia butuh paket data besar dan stabil. Jika harus membeli paket 50GB seharga ratusan ribu setiap bulan, margin keuntungannya langsung tergerus. Akibatnya ia memilih tidak live, jangkauan pasar tetap lokal, dan kalah bersaing dengan brand besar yang punya budget iklan. Hal yang sama terjadi pada UMKM fashion yang harus upload foto produk HD, atau jasa desain yang harus kirim file besar ke klien. Ketika biaya internet menjadi beban utama, UMKM tidak punya ruang untuk bereksperimen, berinovasi, atau memperluas pasar. Kesenjangan digital pun semakin lebar: yang modal besar bisa online 24 jam, yang kecil hanya bisa online saat ada WiFi gratis.
Padahal, jika biaya internet ditekan, efeknya bisa berlipat ganda bagi ekonomi nasional. UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Dengan internet murah, mereka bisa menjangkau pasar luar kota bahkan ekspor. Mereka bisa pakai aplikasi kasir digital, manajemen stok, dan analitik untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Pemerintah dan penyedia layanan sebenarnya bisa berkolaborasi untuk ini. Contohnya: subsidi paket data khusus UMKM, penyediaan WiFi publik di pasar dan sentra industri, atau regulasi agar harga internet di daerah 3T tidak jauh lebih mahal dari kota besar. Infrastruktur Palapa Ring sudah dibangun, tapi jika harga jual ke end-user tetap tinggi, manfaatnya tidak akan terasa sampai ke pelaku usaha kecil.
Singkatnya, transformasi digital tidak akan adil jika hanya bisa diakses oleh yang mampu. Selama biaya internet masih mahal, mimpi menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi digital hanya akan jadi wacana. Kita butuh keberpihakan kebijakan yang nyata: harga terjangkau, kualitas stabil, dan merata. Karena ketika UMKM diberi akses internet yang murah, yang tumbuh bukan hanya satu toko, tapi seluruh ekosistem ekonomi rakyat. Sudah saatnya kita melihat internet bukan sebagai komoditas mahal, tapi sebagai infrastruktur dasar seperti listrik dan air. Hanya dengan begitu, jaringan komputer benar-benar bisa menjadi jembatan, bukan penghalang, bagi pertumbuhan UMKM Indonesia.